Kepoin Yuk Arti Petahana Dalam Pilkada

Posted on
Petahana

Sekarang ini pilkada lagi hangat-hangatnya, dimana-mana ngomongin pilkada apalagi sekarang sudah masuk fase kampanye. Ngak di kota, ngak di daerah semua sama, tidak di dunia maya ataupun di dunia nyata ngomongin pilkada juga. Tujuannya sih sama untuk memenangkan salah satu calon pemimpin daerahnya masing-masing. Tapi ada satu istilah kata yang sedikit aneh dengan penyebutan suatu kalimat dalam kampanye. Yaitu istilah Petahana? Apaan sih petahana itu? Pertahanan gitu maksudnya? Kepoin yuk!

Dari berbagai sumber yang dikumpulkan dan beberapa website ternama semua merujuk kepada arti; seseorang yang sedang memegang tanggung jawab jabatan. Lalu definisi dari Petahana itu sebenarnya apa sih?

Definisi Petahana

Petahana berasal dari kata dasar “tahana”, yang mempunyai arti kedudukan, kebesaran, atau kemuliaan, sedangkan dalam politik ini adalah sebuah istilah bagi pemegang suatu jabatan politik yang sedang menjabat. Istilah ini umumnya digunakan terkait dengan pemilihan umum, di mana sering terjadi kompetisi atau persaingan antara kandidat petahana dan non petahana.

Contohnya nih, status Petahana yang di pegang oleh gubernur DKI Jakarta, siapa lagi kalau bukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ini bukan mempromosikan salah satu Cagub yak. Oke kembali ke bahasan. Basuki Tjahaja Purnama merupakan gubernur DKI yang statusnya masih menjabat dan berniat mencalonkan kembali agar bisa melanjutkan jabatan serta tanggung jawab pada periode berikutnya. Nah status beliau yang masih menjabat inilah di sebut dengan istilah ‘Petahana’. Jadi pejabat siapapun yang ingin tetap melanjutkan jabatannya di periode berikutnya disebut dengan status Petahana.

Petahana = Incumbent = Demisioner

Incumbent

Lalu apa bedanya dengan istilah Incumbent apakah keduanya bersaudara? Atau bahkan satu RT? Halah, malah tambah ngaco. Setelah melalui penelusuran istilah Petahana dengan Incumbent itu sama saja! , Incumbent adalah istilah kata dalam bahasa Inggris untuk petahana gaes.

Incumbent” adalah istilah yang biasanya disematkan kepada pemegang kekuasaan/jabatan saat ini, yang berusaha untuk menjadi penguasa/meneruskan jabatannya untuk periode berikutnya. Contohnya adalah para anggota DPR sekarang sebagian besar adalah incumbent, karena mereka mencalonkan diri lagi di pemilu kemarin agar tetap terpilih menjadi anggota DPR.

Demisioner, apan lagi nih? Tidak beda jauh dengan istilah Incumbent tadi. Demisioner diberikan kepada pejabat yang berhenti berkuasa untuk ‘sementara’, karena menantikan penetapan pejabat berikutnya. Sebagai contoh nih, menteri-menteri kabinet biasanya demisioner pada presiden akan dilantik sampai pelantikan menteri kabinet berikutnya. Dan menteri-menteri yang demisioner ini bisa ditunjuk lagi menjadi menteri, belum tentu berhenti sama sekali.

Petahana, Istilah Kata Yang Nanggung

Penggunaan kata petahana dilapangan ternyata bukan cuma nanggung, tapi ternyata dilapangan juga masih sedikit menjadi pertentangan dan perdebatan.

Setidaknya, hal itu terlihat pada rapat dengar pendapat antara Komisi II dengan KPU pada Jumat (26/6/2015) yang lalu. Anggota Fraksi Gerindra, Azikin Zolthan, misalnya, menantang KPU untuk membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan melihat apa itu definisi petahana. Menurut dia, tidak ada makna petahana yang dijabarkan secara kaku untuk mendefinisikan maknanya.

Kata “petahana” memang belum terdapat dalam KBBI hingga edisi IV terbitan 2008. Sebab, kata ini memang berasal dari “tahana” yang bermakna “kedudukan, martabat (kebesaran, kemuliaan, dan sebagainya)”. Dalam kata kerja, maka muncul kata “bertahana” yang memiliki arti “bersemayam; duduk”. Oleh sebab itu, di dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, baik DPR maupun pemerintah membuat penjabaran mengenai makna petahana, terutama di dalam pasal yang menyangkut konflik kepentingan.

“Penafsiran Komisi II terhadap petahana adalah orang yang menjabat, apakah sedang atau sudah menjabat,” kata Azikin.

Di dalam Pasal 7 huruf r UU Pilkada disebutkan bahwa setiap pasangan calon kepala daerah yang ingin maju saat Pilkada tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Sementara, ia menjelaskan, yang tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkimpoian dan/atau garis keturunan satu tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana, kecuali telah melewati jeda satu kali masa jabatan.

Sebagai informasi, di dalam surat edaran itu KPU menjabarkan tiga macam pengertian calon pasangan kepala daerah yang tidak termasuk petahana atau terkait petahana. Ketiga macam pengertian versi KPU itu adalah kepala daerah yang masa jabatannya berakhir sebelum masa pendaftaran; kepala daerah yang mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir yang dilakukan sebelum masa pendaftaran, atau kepala daerah yang berhalangan tetap sebelum masa jabatannya berakhir dan terjadi sebelum masa pendaftaran.

Untuk calon kepala daerah yang mengundurkan diri harus dibuktikan dengan Surat Keputusan Pemberhentian dari jabatan kepala daerah yang diterbitkan sebelum masa pendaftaran. KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota melakukan klarifikasi kepada institusi yang berwenang pada masa penelitian administrasi.

Setelah perdebatan panjang, Wakil Ketua Komisi II Ahmad Riza Patria yang memimpin jalannya rapat memutuskan agar KPU mencabut dan merevisi surat edaran itu. Keputusan itu diambil setelah adanya kesepahaman di antara seluruh fraksi yang hadir saat rapat. (sumber: kaskus)